SBY Curhat Perilaku Menteri ke Prabowo

Written By Unknown on Rabu, 13 Maret 2013 | 11.26

Tribun Lampung - Rabu, 13 Maret 2013 11:07 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Birokrasi menjadi salah satu hambatan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Hal ini menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menjadi persoalan human capital yang harus ditingkatkan.

Kebijakan yang sudah diputuskan Presiden, kadang tak dijalankan oleh menteri atau Dirjen. Bahkan bisa dijegal di level direktur. Hal inilah yang disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Fadli Zon ikut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Apa yang diungkap dalam pertemuan yang dilakukan, lanjut Fadli, merupakan evaluasi bagi mesin birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tapi justru sebaliknya menghambat.

"Pengakuan Presiden merupakan realita. Perlu segera ditemukan solusi agar tak jalan ditempat. Perpres No.81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi juga harus dilihat relevansinya. Saat ini, reformasi birokrasi lebih identik dengan peningkatan insentif melalui remunerasi," ujar Fadli, Rabu (13/3/2013).

"Namun faktanya, meski sudah ada kenaikan remunerasi, banyak kebijakan yang tak jalan implementasinya. Atau pelaksanaannya tak seperti yang diharapkan," katanya.

Selain itu, Presiden SBY saat bertemu dengan Prabowo juga mengungkap kecenderungan birokrasi membentengi diri. Hal ini sangat berbahaya dan mengganggu proses pelayanan masyarakat. "Padahal APBN kita sebesar 547 triliun atau lebih dari 30 persen habis untuk membayar gaji aparatur," tegasnya.

Reformasi birokrasi yang berjalan sejak akhir 2006 harus dievaluasi. Realita mandegnya birokrasi atas kebijakan pusat, perlu ada solusi.

Menurut saya, birokrasi tak efektif karena Presiden kurang tepat menempatkan orang terbaik seperti Menteri atau jajaran pimpinan birokrasi. Harusnya, the best and the brightest (yang terbaik dan paling mampu) serta punya integritas yang dipilih di bidang masing-masing," papar Fadli Zon.

"Hak prerogatif Presiden terbelenggu koalisi partai politik atau setgab. Selain itu, birokrasi seharusnya bersih dari kepentingan politik dan tak boleh jadi alat politik partai manapun. Birokrasi harus melayani rakyat," pungkasnya.(*)

Akses lampung.tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat lampung.tribunnews.com/m


Anda sedang membaca artikel tentang

SBY Curhat Perilaku Menteri ke Prabowo

Dengan url

http://lampungposting.blogspot.com/2013/03/sby-curhat-perilaku-menteri-ke-prabowo.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

SBY Curhat Perilaku Menteri ke Prabowo

namun jangan lupa untuk meletakkan link

SBY Curhat Perilaku Menteri ke Prabowo

sebagai sumbernya

0 komentar:

Posting Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger