Tribun Lampung - Rabu, 31 Oktober 2012 10:43 WIB
Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, transmigrasi di masa lalu membawa seluruh pranata sosial suatu masyarakat. Pranata bawaan diterapkan di daerah tujuan dengan alasan agar transmigran betah.
"Dampaknya, desa transmigrasi tidak membaur dengan desa lokal. Muncul desa Jawa, Bali, Sunda, dan sebagainya di daerah-daerah tujuan transmigrasi," ujarnya, Rabu (31/10/2012) di Jakarta.
Keadaan diperburuk dengan kebijakan pilih kasih oleh pemerintah. Daerah-daerah transmigrasi dilengkapi dengan infrastruktur. Pembangunan itu untuk mengejar citra program transmigrasi berhasil serta membuat transmigran betah.
Sebaliknya, daerah yang didiami masyarakat lokal malah tidak mendapat infrastruktur memadai. Semakin lama, daerah-daerah itu menjadi kawasan tertinggal.
"Sekarang, daerah-daerah transmigrasi berkembang pesat. Keadaan sebaliknya terjadi di daerah non transmigrasi," tuturnya.
Kondisi itu, semakin lama memupuk kecemburuan sosial antara masyarakat pendatang dan lokal. Kecemburuan yang semakin menumpuk menyebabkan masyarakat mudah bertikai karena berbagai sebab.
Akses lampung.tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat lampung.tribunnews.com/m
Anda sedang membaca artikel tentang
Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi
Dengan url
https://lampungposting.blogspot.com/2012/10/bentrok-lampung-selatan-dampak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar