TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, YOGYA–Ketua Dewan Pers Bagir Manan kembali menegaskan bahwa pemilik media yang aktif dalam kepengurusan politik, tidak boleh melakukan intervensi terhadap produksi berita atau newsroom terkait Pemilu.
Bahkan, Dewan Pers menjelang Pemilu tahun ini, juga telah mengeluarkan edaran pada masing-masing pemilik media baik cetak maupun elektronik terkait hal itu.
"Saya sudah membuat edaran dua kali berupa seruan umum pada pemilik media. Bahwa newsroom harus dihormati. Tapi kita sebagai lembaga etik hanya bisa menyerukan saja," kata Bagir saat ditemui sebelum membuka Workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk Wartawan Media Cetak dan Elektronik yang dilaksanakan di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Jumat (4/4/2014).
Ia mengatakan, Dewan Pers juga sudah melakukan diskusi terkait peliputan Pemilu tersebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebab Dewan Pers hanya bisa memberikan sanksi berupa etik, sedangkan KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berlebih, meskipun hanya berupa administrasi. "Tapi kalau etik, orang lebih taat karena orang lebih punya rasa malu. Kalau hukum kan enggak," ujarnya.
Namun demikian, selama penyelenggaraan sebelum hingga memasuki masa kampanye Pemilu ini, lanjutnya, KPI juga telah beberapa kali menjatuhkan sanksi terhadap iklan politik terutama di media elektronik.
Bagir mengungkapkan, harusnya pemilik media memiliki etika untuk mempertanggungjawabkan etika dirinya sendiri. Pendirian media diharapkan bukan sekadar kepentingan politik semata, melainkan menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Sementara itu, melihat kondisi menjelang Pemilu yang ada saat ini, kata Bagir, baik di media cetak maupun elektronik, dinilai pemilik media telah memanfaatkan secara berlebih-lebihan. Padahal langkah itu tidak banyak memberikan keuntungan. "Rakyat kita tidak sebodoh yang dikira, yang bisa dimanipulasi, masyarakat lebih bisa memilih jika berlebihan. Masyarakat Indonesia kan kalau tidak setuju lebih banyak diam, dia tidak ngomong. Tapi dia kan punya sikap pada ujungnya nanti," katanya.
Ia mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilik media yang juga seorang politisi, memang memiliki keuntungan besar. Akan tetapi harus ada balance, dan toleransi perlu diperhatikan secara proporsional untuk mewadahi bagi yang lain.
"Secara khusus, newsroom harus memiliki sikap yang tangguh atas upaya intervensi itu. Tentunya integritas wartawannya sendiri," tutur Bagir.
Ia pun mengimbau pada wartawan yang melakukan peliputan Pemilu dan newsroom, bahwa tugas terberat selama Pemilu bukan saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif, melainkan setelahnya hingga masa Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang.
Anda sedang membaca artikel tentang
Dewan Pers Serukan Pemilik Media Jangan Intervensi Wartawan
Dengan url
https://lampungposting.blogspot.com/2014/04/dewan-pers-serukan-pemilik-media-jangan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dewan Pers Serukan Pemilik Media Jangan Intervensi Wartawan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dewan Pers Serukan Pemilik Media Jangan Intervensi Wartawan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar