TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Jelang pelaksanaan pemilihan umum, acara dukungan dari bekas petinggi TNI dan Polri terhadap calon-calon presiden terus bermunculan.
Usai Letjen TNI (Purn) Luhut Panjaitan dan puluhan pensiunan perwira tinggi TNI dan Polri menyatakan salut atas mandat yang diberikan PDI P kepada pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menyusul dukungan serupa terhadap Prabowo Subianto dari Gerindra dan Sutiyoso dari PKPI.
Sebagai bekas petinggi TNI dan Polri, para pensiunan tersebut dianggap memiliki jaringan dan bekas anak buah yang tersebar di berbagai daerah.
Keluarga dan kerabat dari para bekas perwira berbintang tersebut, juga lumayan besar.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat dari banyaknya forum dukungan bekas tentara dan polisi terhadap calon presiden dan partai politik tidak terlepas dari dimainkannya sikap oportunis dari para perwira TNI dan Polri.
"Mereka ini melihat adanya peluang yang harus dimainkan jika berpihak pada pihak yang akan kemungkinan menang di Pemilu. Bahkan ada bekas jenderal yang menggunakan politik banyak kaki seperti dilakukan Luhut Panjaitan dengan mendukung Aburizal Bakrie, tetapi pada kesempatan lain menyokong Jokowi. Ini kan namanya tidak punya sikap yang konsisten dalam politik," papar Ari Junaedi, Minggu (30/3/2014).
"Dukungan yang diberikan para bekas perwira ini juga tidak gratis, semuanya bersifat transaksional. Saya dapat apa setelah situ menang, menjadi ciri khas sikap politik para purnawirawan. Hanya sedikit bekas jenderal yang memegang politik yang amanah seperti yang dicontohkan oleh mendiang Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei atau Letjen TNI (Purn) Solihin GP," tandas Ari Junaedi.
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dr Soetomo Surabaya dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta ini, peran politik para pensiunan petinggi TNI dan Polri kini tidak lagi sebesar saat rezim Soeharto dulu.
Kiprah politik purnawirawan TNI dan Polri kini, lanjutnya, kalah jauh dengan peran sosial yang dilakukan penggiat LSM, mahasiswa dan kalangan sipil lainnya. "Suara Jenderal tua hanya didengar sebagian kecil orang.
Publik sudah tahu rekam jejak mereka ketika masih menjabat. Jadi, katanya lagi, dari efek politik, lebih cetar membahana dukungan budayawan, penggiat hak asasi manusia, kalangan organisasi non pemerintah atau kaum muda lainnya.
"Mereka adalah publik opinion sekaligus solidarity maker sesungguhnya mengingat segmen penduduk muda jauh lebih banyak daripada kaum manula alias manusia lanjut usia. Jadi, kini sudah bukan zamanya era kebulatan tekad tapi eranya dkungan riel di pemilu nanti, " pungkas Ari Junaedi.
Anda sedang membaca artikel tentang
Dukungan Pensiunan Jenderal Tidak Ada Artinya Lagi
Dengan url
http://lampungposting.blogspot.com/2014/03/dukungan-pensiunan-jenderal-tidak-ada.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dukungan Pensiunan Jenderal Tidak Ada Artinya Lagi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dukungan Pensiunan Jenderal Tidak Ada Artinya Lagi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar