Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi

Tribun Lampung - Rabu, 31 Oktober 2012 10:43 WIB

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Bentrokan di Lampung Selatan adalah salah satu dampak kebijakan transmigrasi masa lalu. Pola saat itu menyebabkan tidak ada pembauran antara pendatang dan masyarakat lokal.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, transmigrasi di masa lalu membawa seluruh pranata sosial suatu masyarakat. Pranata bawaan diterapkan di daerah tujuan dengan alasan agar transmigran betah.

"Dampaknya, desa transmigrasi tidak membaur dengan desa lokal. Muncul desa Jawa, Bali, Sunda, dan sebagainya di daerah-daerah tujuan transmigrasi," ujarnya, Rabu (31/10/2012) di Jakarta.

Keadaan diperburuk dengan kebijakan pilih kasih oleh pemerintah. Daerah-daerah transmigrasi dilengkapi dengan infrastruktur. Pembangunan itu untuk mengejar citra program transmigrasi berhasil serta membuat transmigran betah.

Sebaliknya, daerah yang didiami masyarakat lokal malah tidak mendapat infrastruktur memadai. Semakin lama, daerah-daerah itu menjadi kawasan tertinggal.

"Sekarang, daerah-daerah transmigrasi berkembang pesat. Keadaan sebaliknya terjadi di daerah non transmigrasi," tuturnya.

Kondisi itu, semakin lama memupuk kecemburuan sosial antara masyarakat pendatang dan lokal. Kecemburuan yang semakin menumpuk menyebabkan masyarakat mudah bertikai karena berbagai sebab.

Akses lampung.tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat lampung.tribunnews.com/m

Anda sedang membaca artikel tentang

Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi

Dengan url

http://lampungposting.blogspot.com/2012/10/bentrok-lampung-selatan-dampak.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Bentrok Lampung Selatan Dampak Kebijakan Transmigrasi

sebagai sumbernya